Kamis, 29 Agustus 2013
Jumat, 23 Agustus 2013
Tidak Masuk DPT, Nyoblos Pilgub Jatim Bisa Gunakan Bukti KTP dan KK
PPS Dander :
Metrotvnews.com,
Sidoarjo:
Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur wajib menjamin hak konstitusional warga Jawa
Timur dalam pemilihan gubernur yang digelar 29 Agustus mendatang.
Warga
Jawa Timur yang namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) tetap bisa
menggunakan hak pilihnya cukup dengan
menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
Penegasan ini disampaikan Koordinator Jawa Timur Democration Watch Hermansyah di Balai Wartawan Kabupaten Sidoarjo, Jumat (23/8).
Menurut Hermansyah, dalam pemilihan gubernur 29 Agustus mendatang warga Jawa Timur yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
Warga yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan gubernur tidak harus menggunakan surat undangan atau terdaftar dalam DPT.
“Warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,” kata Hermansyah.
Menurutnya, aturan itu sudah ditegaskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Keputusan MK itu keluar setelah dilakukan sidang uji materi pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004.
Pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi pemilih yang tidak masuk di DPT untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
Terkait hal itu, KPU Jawa Timur seharusnya mensosialisasikan putusan MK dan menjamin hak konstitusional warga yang namanya tidak masuk DPT. Warga yang tidak masuk DPT tetap bisa mencoblos di tempat pemungutan suara sesuai dengan alamat KTP dan KK dia berada.
Sebelumnya KPU Jawa Timur sudah menetapkan jumlah DPT pemilihan gubernur Jawa Timur 2013 sebanyak 30.019.300 orang. Sementara ada temuan terdapat sekitar 17.169 orang yang tidak masuk dalam DPT. Jumlah warga yang tidak masuk DPT diduga jauh lebih besar apabila ditelisik lebih jauh.
menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
Penegasan ini disampaikan Koordinator Jawa Timur Democration Watch Hermansyah di Balai Wartawan Kabupaten Sidoarjo, Jumat (23/8).
Menurut Hermansyah, dalam pemilihan gubernur 29 Agustus mendatang warga Jawa Timur yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa menggunakan hak pilihnya.
Warga yang hendak berpartisipasi dalam pemilihan gubernur tidak harus menggunakan surat undangan atau terdaftar dalam DPT.
“Warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,” kata Hermansyah.
Menurutnya, aturan itu sudah ditegaskan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013. Keputusan MK itu keluar setelah dilakukan sidang uji materi pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004.
Pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi pemilih yang tidak masuk di DPT untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
Terkait hal itu, KPU Jawa Timur seharusnya mensosialisasikan putusan MK dan menjamin hak konstitusional warga yang namanya tidak masuk DPT. Warga yang tidak masuk DPT tetap bisa mencoblos di tempat pemungutan suara sesuai dengan alamat KTP dan KK dia berada.
Sebelumnya KPU Jawa Timur sudah menetapkan jumlah DPT pemilihan gubernur Jawa Timur 2013 sebanyak 30.019.300 orang. Sementara ada temuan terdapat sekitar 17.169 orang yang tidak masuk dalam DPT. Jumlah warga yang tidak masuk DPT diduga jauh lebih besar apabila ditelisik lebih jauh.
Pilgub Jatim : Aplikasi Sederhana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dan TPS
PPS Dander :
PPS
dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS dapat membuat
aplikasi agar dalam pengecekkannya lebih cepat, valid dan akurat. Saat anggota
KPPS menyerahkan kotak suara di PPS, sepatutnya PPS melakukan rekapitulasi awal
yang dilakukan saat KPPS menyerahkan kotak suara tersebut.
Download contoh aplikasinya di bawah ini :
Download contoh aplikasi Untuk KPPS di TPS di bawah ini :
Di
bawah ini salah satu contoh aplikasi sederhana rekapitulasi penghitungan model
C1-KWK.KPU. pada aplikasi ini terdapat 6 sheet yang semuanya nge-link
dari sheet 1.
Cara
mengisikan data pada aplikasi ini adalah isikan semua data Model C1-KWK.KPU dari
KPPS pada cell yang tulisannya berwarna hitam. Untuk cell yang di blok warna
merah dan bertuliskan angka berwarna putih tidak perlu di isi. Setelah semuanya
terisi silahkan cek.
Download contoh aplikasinya di bawah ini :
Rabu, 21 Agustus 2013
Pendistribusian Logistik Pilgub Jatim Molor
PPS Dander :
Sepekan
menjelang berlangsungnya Pilgub Jawa Timur, pendistribusian logistik masih
belum selesai. Padahal menurut jadwal, semua logistik harus sudah terdistribusi
ke 38 kabupaten/kota paling lambat 20 Agustus kemarin.
Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Sayekti Suindiyah, menjelaskan molornya jadwal lantaran sejumlah rekanan pedistribusi logistik tidak memenuhi perjanjian kontrak. Ada lima rekan yang digandeng oleh KPU Jatim.
"Sampai hari ini distribusi logistik belum selesai. Para rekanan tidak memenuhi perjanjian kontrak. Kami juga bingung karena Pilgub Jatim sekira seminggu lagi," kata Sayekti kepada Okezone, Rabu (21/8/2013).
Sayekti menguraikan, sesuai kontrak dengan KPU Jatim, rekanan harusnya sudah mendistribusikan sampul surat pada 19 Agustus 2013. Kemudian alat coblos pada 12 Agustus 2013, dan surat suara harus sudah terdistribusi paling lambat kemarin.
"Tapi faktanya sampai hari ini beberapa kabupaten/kota ada yang menerima logistik tidak lengkap," jelasnya.
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Jombang itu menyebut, beberapa daerah yang belum menerima logistik secara lengkap di antaranya Kota Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ponorogo serta Ngawi.
"Kami masih memberi toleransi. Paling tidak besok harus sudah selesai semua, karena sudah tidak mungkin untuk mengalihkan tender ini. Waktunya sudah mepet," tandasnya.
Pihaknya pun mendesak rekanan agar segera merampungkan pekerjaan mereka. Sayekti menilai, keterlambatan distribusi logistik, karena sejumlah rekanan tidak mengedepankan profesionalisme dalam bekerja.
"Saya juga belum tahu alasan pasti keterlambatan ini. Tapi ada laporan yang menyebut bahwa keterlambatan ini karena terbentur dengan lebaran. Ini kan tidak masuk akal. Masak perusahaan besar harus seperti itu," kesalnya.
Sayekti juga belum memikirkan langkah-langkah terkait ngadatnya pendistribusian logistik Pilgub Jatim. "Yang jelas, kami tetap menekan kepada rekanan agar logistik ini terdistribusikan," tegasnya.
Disinggung kemungkinan tahapan pilgub akan terganggu akibat keterlambatan itu, wanita berjilbab tersebut enggan berspekulasi. "Kita lihat saja. Saya mewanti-wanti agar besok selesai semua," jawabnya.
Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Sayekti Suindiyah, menjelaskan molornya jadwal lantaran sejumlah rekanan pedistribusi logistik tidak memenuhi perjanjian kontrak. Ada lima rekan yang digandeng oleh KPU Jatim.
"Sampai hari ini distribusi logistik belum selesai. Para rekanan tidak memenuhi perjanjian kontrak. Kami juga bingung karena Pilgub Jatim sekira seminggu lagi," kata Sayekti kepada Okezone, Rabu (21/8/2013).
Sayekti menguraikan, sesuai kontrak dengan KPU Jatim, rekanan harusnya sudah mendistribusikan sampul surat pada 19 Agustus 2013. Kemudian alat coblos pada 12 Agustus 2013, dan surat suara harus sudah terdistribusi paling lambat kemarin.
"Tapi faktanya sampai hari ini beberapa kabupaten/kota ada yang menerima logistik tidak lengkap," jelasnya.
Mantan Komisioner KPU Kabupaten Jombang itu menyebut, beberapa daerah yang belum menerima logistik secara lengkap di antaranya Kota Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ponorogo serta Ngawi.
"Kami masih memberi toleransi. Paling tidak besok harus sudah selesai semua, karena sudah tidak mungkin untuk mengalihkan tender ini. Waktunya sudah mepet," tandasnya.
Pihaknya pun mendesak rekanan agar segera merampungkan pekerjaan mereka. Sayekti menilai, keterlambatan distribusi logistik, karena sejumlah rekanan tidak mengedepankan profesionalisme dalam bekerja.
"Saya juga belum tahu alasan pasti keterlambatan ini. Tapi ada laporan yang menyebut bahwa keterlambatan ini karena terbentur dengan lebaran. Ini kan tidak masuk akal. Masak perusahaan besar harus seperti itu," kesalnya.
Sayekti juga belum memikirkan langkah-langkah terkait ngadatnya pendistribusian logistik Pilgub Jatim. "Yang jelas, kami tetap menekan kepada rekanan agar logistik ini terdistribusikan," tegasnya.
Disinggung kemungkinan tahapan pilgub akan terganggu akibat keterlambatan itu, wanita berjilbab tersebut enggan berspekulasi. "Kita lihat saja. Saya mewanti-wanti agar besok selesai semua," jawabnya.
Sumber
: surabaya.okezone.com/
PBNU: Stop politik "machiavelis" di Pilgub Jatim
PPS Dander :
Jakarta
(ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengimbau peserta Pemilukada
Jawa Timur menghentikan praktik politik "Machiavelis" atau politik
menghalalkan segala cara untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan.
"Ada praktik Machiavelis dalam pemilu di Jawa Timur. Saya tidak menyebut pelakunya. Praktik `Machiavelis` harus distop," kata Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf di Jakarta, Selasa.
Politik "Machiavelis" dinisbatkan kepada Niccolo Machiavelli, diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Di antara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah The Prince (1932). Dalam buku itu disebutkan bahwa semua hal dan cara dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan.
Nama Machiavelli kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, dianggap tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik kekuasaan.
Pada bagian lain Slamet mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk membaca kembali sisi moral dan etis dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peringatan keras kepada Ketua KPU Jatim dan pemberhentian sementara tiga orang komisionernya (meskipun per 14 Agustus KPU pusat telah mengaktifkan kembali tiga anggota KPU Jatim yang diberhentikan sementara itu -red).
"Pesan moralnya adalah perbuatan mereka itu salah, tidak etis, dan jangan diulangi lagi ketika sudah aktif kembali," kata Slamet.
Keputusan DKPP memang bukan vonis berupa hukuman fisik tetapi berupa hukuman moral. Meski demikian, bagi orang yang menjunjung tinggi moralitas, hukuman moral jauh lebih mendalam dibandingkan hukuman fisik.
"Jadi, jangan seperti residivis yang tidak kapok mengulangi perbuatannya yang salah," kata Slamet.
Pesan moral lainnya dalam putusan DKPP, lanjut Slamet, adalah harus ada penghargaan dan perlakuan yang setara terhadap hak konstitusional warga negara. Ini yang menurut dia juga tidak dijalankan oleh KPU Jawa Timur, terbukti ada perlakuan berbeda terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja terkait formulir C1.
Di dalam formulir C1 hanya nama dan nomor urut pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Eggy Sudjana-M Sihat, dan Bambang DH-Said Abdullah yang dicetak. Sementara untuk pasangan Khofifah-Herman akan disusulkan dalam bentuk stiker yang ditempelkan dalam formulir tersebut.
"Ini perlakuan tidak setara. Ini teror bagi pasangan Khofifah-Herman," kata Slamet.
Masyarakat, katanya, secara ketat akan mengawasi perilaku KPU Jatim dan pihak-pihak yang berada dibalik praktik "Machiavelis" tersebut.
Slamet juga mengingatkan bahwa ada fakta yang terungkap dalam sidang DKPP yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti, yakni terkait suap yang berujung pada tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman saat itu.
"Di pengadilan (DKPP, red) terbukti ada suap. Ada rekomendasi aparat harus mengusut kasus suap ini karena ini persoalan sangat serius. Suap ini merusak," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
"Ada praktik Machiavelis dalam pemilu di Jawa Timur. Saya tidak menyebut pelakunya. Praktik `Machiavelis` harus distop," kata Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf di Jakarta, Selasa.
Politik "Machiavelis" dinisbatkan kepada Niccolo Machiavelli, diplomat dan politikus Italia yang juga seorang filsuf. Di antara karya-karyanya yang paling banyak dikenal adalah The Prince (1932). Dalam buku itu disebutkan bahwa semua hal dan cara dapat diusahakan untuk membangun dan melestarikan kekuasaan.
Nama Machiavelli kemudian diasosiasikan dengan hal yang buruk, praktik menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Hal lainnya, seperti agama dan moralitas, dianggap tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik kekuasaan.
Pada bagian lain Slamet mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk membaca kembali sisi moral dan etis dari keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberi peringatan keras kepada Ketua KPU Jatim dan pemberhentian sementara tiga orang komisionernya (meskipun per 14 Agustus KPU pusat telah mengaktifkan kembali tiga anggota KPU Jatim yang diberhentikan sementara itu -red).
"Pesan moralnya adalah perbuatan mereka itu salah, tidak etis, dan jangan diulangi lagi ketika sudah aktif kembali," kata Slamet.
Keputusan DKPP memang bukan vonis berupa hukuman fisik tetapi berupa hukuman moral. Meski demikian, bagi orang yang menjunjung tinggi moralitas, hukuman moral jauh lebih mendalam dibandingkan hukuman fisik.
"Jadi, jangan seperti residivis yang tidak kapok mengulangi perbuatannya yang salah," kata Slamet.
Pesan moral lainnya dalam putusan DKPP, lanjut Slamet, adalah harus ada penghargaan dan perlakuan yang setara terhadap hak konstitusional warga negara. Ini yang menurut dia juga tidak dijalankan oleh KPU Jawa Timur, terbukti ada perlakuan berbeda terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja terkait formulir C1.
Di dalam formulir C1 hanya nama dan nomor urut pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Eggy Sudjana-M Sihat, dan Bambang DH-Said Abdullah yang dicetak. Sementara untuk pasangan Khofifah-Herman akan disusulkan dalam bentuk stiker yang ditempelkan dalam formulir tersebut.
"Ini perlakuan tidak setara. Ini teror bagi pasangan Khofifah-Herman," kata Slamet.
Masyarakat, katanya, secara ketat akan mengawasi perilaku KPU Jatim dan pihak-pihak yang berada dibalik praktik "Machiavelis" tersebut.
Slamet juga mengingatkan bahwa ada fakta yang terungkap dalam sidang DKPP yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti, yakni terkait suap yang berujung pada tidak lolosnya pasangan Khofifah-Herman saat itu.
"Di pengadilan (DKPP, red) terbukti ada suap. Ada rekomendasi aparat harus mengusut kasus suap ini karena ini persoalan sangat serius. Suap ini merusak," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Senin, 19 Agustus 2013
Pamor dalam Identitas Kultural di Pilgub Jatim
PPS Dander :
Identifikasi politik di Jawa Timur hampir tidak
pernah lepas dari identitas budaya yang melekat dalam masyarakat. Keragaman
kultural di wilayah ini menjadi bingkai tak terpisahkan dari urusan perebutan
kekuasaan.
Hal ini disadari semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Setidaknya hal ini tampak dari komposisi latar belakang calon yang ada, khususnya yang diusung partai politik. Soekarwo-Saifullah Yusuf adalah gambaran perpaduan pasangan dari latar belakang Mataraman-NU.
Hal sama terekam dari pasangan Bambang DH-Said Abdullah yang merupakan perpaduan pasangan Mataraman-NU/Madura. Jika di dua pasangan sebelumnya orang NU menjadi calon wakil gubernur, Khofifah satu-satunya kader NU yang menjadi calon gubernur berpasangan dengan Herman S Sumawiredja. Sementara pasangan dari jalur perseorangan, Eggi Sudjana, lebih dikenal sebagai sosok aktivis, sementara pasangannya, M Sihat, dikenal berlatar belakang birokrat.
Perpaduan antara Mataraman dan NU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebenarnya menjadi gambaran besar tentang ”tlatah politik” di Jatim. Di wilayah ini terdapat peta dua kutub besar, yakni kutub ”merah” dalam artian basis kekuatan politik nasionalis yang sebagian besar berada di wilayah selatan dan barat yang dikenal dengan wilayah Mataraman. Sementara kutub ”hijau” merupakan representasi dari kekuatan politik Islam yang sebagian besar berada di wilayah utara dan timur dari provinsi ini.
Kutub merah akan menjadi wilayah pertarungan antara sosok Soekarwo dan Bambang DH. Di atas kertas kedua nama ini sama-sama berlatar belakang Mataraman dan sama-sama aktif di partai bercorak nasionalis. Soekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dan Bambang dikenal sebagai politisi elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam sejarah, Soekarwo dikenal dekat dengan PDI-P. Saat Pilkada 2008, gubernur petahana ini memenangi konvensi DPC-DPC PDI-P se-Jatim sebagai calon gubernur (tetapi DPP PDI-P memberikan rekomendasi kepada Sutjipto).
Hasil survei kualitatif yang dilakukan Litbang Kompas mencatat tokoh-tokoh PDI-P siap all out memenangkan Bambang DH, terutama di tingkat grass root. Sejumlah tokoh, termasuk Gubernur Jateng terpilih Ganjar Pranowo, bakal membantu kampanye Bambang. Sekretaris PDI-P Ranting Wonodadi, Kabupaten Blitar, Herlambang Mudianto menyebut Pilkada Jatim kali ini sebagai sarana untuk menguji kesetiaan kader partai.
Basis nahdliyin
Pertarungan sengit lain juga berpotensi terjadi di wilayah kutub ”hijau” yang tersebar di wilayah Madura dan Pandalungan (tapal kuda). Basis nahdliyin ini akan diperebutkan terutama oleh Khofifah, Saifullah Yusuf, dan Said Abdullah. NU secara institusi tidak pernah menyatakan dukungan kepada calon mana pun. Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim Masyhudi Muchtar menyatakan, NU tidak akan terlibat politik praktis.
Namun, tentu karakter pemilih di wilayah Madura dan tapal kuda, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang komunal, boleh jadi akan tetap menjadi ladang perebutan dari kandidat dengan menggunakan pendekatan kultural.
Hasil survei Litbang Kompas pada Juni mencatat pemilih berlatar belakang NU cenderung akan memilih calon yang berlatar belakang nahdliyin. Dari kelompok responden yang akan memilih calon berlatar belakang NU, mayoritas (95,1 persen) adalah responden dari latar belakang NU.
Pengalaman pada Pilkada Jatim 2008 juga memperkuat temuan itu. Wilayah tapal kuda yang notabene basis nahdliyin menjadi ladang perebutan antara Khofifah dan Saifullah Yusuf. Kedua nama ini bersama pasangan masing-masing tercatat meraih suara terbesar dibandingkan tiga pasangan lain. Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono meraih 32,3 persen suara dan Saifullah yang mendampingi Soekarwo mendapat 30,8 persen suara.
Dimas Oki Nugroho dari Akar Rumput Strategic Consulting yang mendampingi pasangan Khofifah-Herman untuk pilkada tahun ini mengakui, basis nahdliyin menjadi lahan garapan khusus bagi pasangan ini. Apalagi, PKB sebagai partai yang berbasis warga NU mendukung penuh Khofifah. Pasangan Khofifah-Herman meyakini daerah tapal kuda akan menjadi pendulang suara terbesar. Sekitar 35 persen lebih pemilih berada di wilayah ini. ”Kami yakin basis nahdliyin solid mendukung Khofifah karena inilah momentum bagi nahdliyin untuk memimpin Jatim,” kata Dimas.
Dibandingkan kader NU lain, Khofifah memang satu-satunya kader NU yang menjadi calon gubernur. Namun, bukan berarti peluang mendapatkan suara nahdliyin hanya dimiliki Khofifah. Saifullah Yusuf tetap menjadi pesaing kuat. Apalagi, saat ini Saifullah Yusuf menjadi wakil gubernur petahana sekaligus salah satu ketua di PB NU. Menariknya, sosok Said Abdullah tentu juga berpotensi memengaruhi perebutan suara karena Said satu-satunya putra asli Madura. Sesuai hasil Pilkada 2008, pemilih Madura menjadi penentu hasil penghitungan suara pilkada. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)
Hal ini disadari semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Setidaknya hal ini tampak dari komposisi latar belakang calon yang ada, khususnya yang diusung partai politik. Soekarwo-Saifullah Yusuf adalah gambaran perpaduan pasangan dari latar belakang Mataraman-NU.
Hal sama terekam dari pasangan Bambang DH-Said Abdullah yang merupakan perpaduan pasangan Mataraman-NU/Madura. Jika di dua pasangan sebelumnya orang NU menjadi calon wakil gubernur, Khofifah satu-satunya kader NU yang menjadi calon gubernur berpasangan dengan Herman S Sumawiredja. Sementara pasangan dari jalur perseorangan, Eggi Sudjana, lebih dikenal sebagai sosok aktivis, sementara pasangannya, M Sihat, dikenal berlatar belakang birokrat.
Perpaduan antara Mataraman dan NU sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebenarnya menjadi gambaran besar tentang ”tlatah politik” di Jatim. Di wilayah ini terdapat peta dua kutub besar, yakni kutub ”merah” dalam artian basis kekuatan politik nasionalis yang sebagian besar berada di wilayah selatan dan barat yang dikenal dengan wilayah Mataraman. Sementara kutub ”hijau” merupakan representasi dari kekuatan politik Islam yang sebagian besar berada di wilayah utara dan timur dari provinsi ini.
Kutub merah akan menjadi wilayah pertarungan antara sosok Soekarwo dan Bambang DH. Di atas kertas kedua nama ini sama-sama berlatar belakang Mataraman dan sama-sama aktif di partai bercorak nasionalis. Soekarwo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Jatim dan Bambang dikenal sebagai politisi elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam sejarah, Soekarwo dikenal dekat dengan PDI-P. Saat Pilkada 2008, gubernur petahana ini memenangi konvensi DPC-DPC PDI-P se-Jatim sebagai calon gubernur (tetapi DPP PDI-P memberikan rekomendasi kepada Sutjipto).
Hasil survei kualitatif yang dilakukan Litbang Kompas mencatat tokoh-tokoh PDI-P siap all out memenangkan Bambang DH, terutama di tingkat grass root. Sejumlah tokoh, termasuk Gubernur Jateng terpilih Ganjar Pranowo, bakal membantu kampanye Bambang. Sekretaris PDI-P Ranting Wonodadi, Kabupaten Blitar, Herlambang Mudianto menyebut Pilkada Jatim kali ini sebagai sarana untuk menguji kesetiaan kader partai.
Basis nahdliyin
Pertarungan sengit lain juga berpotensi terjadi di wilayah kutub ”hijau” yang tersebar di wilayah Madura dan Pandalungan (tapal kuda). Basis nahdliyin ini akan diperebutkan terutama oleh Khofifah, Saifullah Yusuf, dan Said Abdullah. NU secara institusi tidak pernah menyatakan dukungan kepada calon mana pun. Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jatim Masyhudi Muchtar menyatakan, NU tidak akan terlibat politik praktis.
Namun, tentu karakter pemilih di wilayah Madura dan tapal kuda, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang komunal, boleh jadi akan tetap menjadi ladang perebutan dari kandidat dengan menggunakan pendekatan kultural.
Hasil survei Litbang Kompas pada Juni mencatat pemilih berlatar belakang NU cenderung akan memilih calon yang berlatar belakang nahdliyin. Dari kelompok responden yang akan memilih calon berlatar belakang NU, mayoritas (95,1 persen) adalah responden dari latar belakang NU.
Pengalaman pada Pilkada Jatim 2008 juga memperkuat temuan itu. Wilayah tapal kuda yang notabene basis nahdliyin menjadi ladang perebutan antara Khofifah dan Saifullah Yusuf. Kedua nama ini bersama pasangan masing-masing tercatat meraih suara terbesar dibandingkan tiga pasangan lain. Khofifah yang berpasangan dengan Mudjiono meraih 32,3 persen suara dan Saifullah yang mendampingi Soekarwo mendapat 30,8 persen suara.
Dimas Oki Nugroho dari Akar Rumput Strategic Consulting yang mendampingi pasangan Khofifah-Herman untuk pilkada tahun ini mengakui, basis nahdliyin menjadi lahan garapan khusus bagi pasangan ini. Apalagi, PKB sebagai partai yang berbasis warga NU mendukung penuh Khofifah. Pasangan Khofifah-Herman meyakini daerah tapal kuda akan menjadi pendulang suara terbesar. Sekitar 35 persen lebih pemilih berada di wilayah ini. ”Kami yakin basis nahdliyin solid mendukung Khofifah karena inilah momentum bagi nahdliyin untuk memimpin Jatim,” kata Dimas.
Dibandingkan kader NU lain, Khofifah memang satu-satunya kader NU yang menjadi calon gubernur. Namun, bukan berarti peluang mendapatkan suara nahdliyin hanya dimiliki Khofifah. Saifullah Yusuf tetap menjadi pesaing kuat. Apalagi, saat ini Saifullah Yusuf menjadi wakil gubernur petahana sekaligus salah satu ketua di PB NU. Menariknya, sosok Said Abdullah tentu juga berpotensi memengaruhi perebutan suara karena Said satu-satunya putra asli Madura. Sesuai hasil Pilkada 2008, pemilih Madura menjadi penentu hasil penghitungan suara pilkada. (YOHAN WAHYU/LITBANG KOMPAS)
Langganan:
Postingan (Atom)