RINGKASAN ISI PASAL-PASAL DALAM PERATURAN KPU 12/2010

RINGKASAN ISI PASAL-PASAL DALAM PERATURAN KPU 12/2010

TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

P 1      :  Tentang ketentuan umum, Misalnya, pengertian PPDP, TPS, dan lain-lain;

P 2      :  Tentang 12 asas yang harus dipedomani penyelenggara pemilu;

P 3      : Tentang WNI yang punya hak pilih;

P 4      : Syarat WNI untuk bisa menggunakan hak pilih;

P5       :  Pemilih yang sudah terdaftar diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukar dengan kartu pemilih;

P 6      :  Pemilih yang punya dua alamat, hanya didaftar satu kali;

P 7      :  Data pemilih berasal dari dinas kependudukan pemerintah daerah;

P 8      :  Enam bulan sebelum hari H, KPUK  memberitahukan kepada pemkab tentang data pemilih yang dirinci per desa.

P 9      :  Sebelum pemberitahuan, pemkab dan KPUK berkoordinasi lebih dulu;

P10     :  Penyerahan DP-4 dilakukan paling lama 5 bulan sebelum hari H, ada BERITA ACARA penyerahan, lengkap softcopy dan hardcopynya;

P 11    :  Setelah menerima DP-4, KPUK diberi waktu 30 hari untuk menyusun data/daftar pemilih (Model A-KWK.KPU) berbasis RT, RW, dan desa.

DPS DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

P 12    :  Setelah menerima data pemilih dari KPUK, PPS melakukan pemutakhiran data, membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 600 orang.

Ayat 2: PPS dalam menyusun DPS dibantu PPDP yang berbasis RT/RW. Penyusunan DPS selama 30 hari dengan menggunakan formulir Model A1-KWK-KPU;

P 13    :  Pemutakhiran data pemilih dilakukan untuk memastikan warga/penduduk yang punya hak pilih dan siapa yang tidak/belum punya hak pilih. Dari hasil pemutakhiran data pemilih, PPS dibantu PPDP menyusun DPS dalam 3 rangkap, disahkan/ditandatangani dan distempel oleh PPS.

P 14    :  PPS mengumumkan DPS selama 21 hari di tempat-tempat strategis/RT/RW;

P 15    :  Selama diumumkan diharapkan ada masukan dari masyarakat. Jika ada pemilih yang belum masuk DPS dimasukkan dalam DP Tambahan;

P 16    :  Pencatatan DP Tambahan (kalau ada) selama 3 hari setelah masa pengumuman DPS berakhir. Perbaikan DPS dengan formulir Model A3.2-KWK.KPU;

P 17    :  Tanda bukti terdaftar Pemilih Tambahan dengan formulir A3.3-KWK.KPU;

P 18    :  DP Tambahan dimasukkan ke dalam TPS dengan formulir Model A2-    KWK.KPU;

P 19    :  Model A2-KWK.KPU dibuat tiga rangkap, ditandatangani PPDP, dan disahkan PPS;

P 20    : DP Tambahan diumumkan selama 3 hari. Jika ada perbaikan data   tentang Pemilih Tambahan, dicatat dengan formulir Model A3.1-KWK.KPU;

P 21    :  DPS (Model A1.KWK.KPU) dan DP Tambahan (Model A2.KWK.KPU) dipakai PPS untuk menyusun DPT (Model A3.KWK.KPU).

PENETAPAN DPT

P 22      : DPT disahkan paling lambat 50 hari sebelum hari H. DPT (formulir Model A.3-KWK.KPU) diumumkan selama 3 hari. DPT diserahkan oleh PPS kepada KPUK lewat PPK untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan. DPT disusun/disahkan/ ditetapkan/ditandatangani  dan distempel PPS, diumumkan di tempat strategis, dan nama pemilih di DPS yang belum masuk DPT, dimasukkan ke DPT;

P 23      : Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS. PPS menyusun DPT dalam 4 rangkap. 1 rangkap untuk KPUK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih, 1 rangkap disampaikan kepada pemerintah setempat lewat KPUK, 1 rangkap untuk PPS sebagai bahan pembuatan salinan DPT untuk setiap TPS, dan 1 rangkap untuk diserahkan kepada KPU Provinsi lewat KPUK dalam Pilgub;

P 24      : PPS menyerahkan DPT, DPS, dan DP Tambahan kepada KPUK;

P 25      : PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap TPS dalam 2 rangkap dengan formulir A5-KWK.KPU. 1 rangkap rekapitulasi jumlah pemilih per desa/kelurahan; dan 1 rangkap DPT yang diterima dari PPS. Rekapitulasi dapat dilakukan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri PPS, panwascam, dan Tim Kampanye. Panwas dan atau Tim Kampanye dapat memberikan masukan kepada PPK. Hasil masukan, ataupun hasil rapat pleno PPK dibikinkan Berita Acara.

Ayat 8  : PPK menyampaikan hasil rekap DPT kepada KPUK yang berisi jumlah DPT per desa dan DPT yang diterima dari tiap PPS;

P 26      : KPUK melaksanakan rapat pleno untuk merekap jumlah pemilih paling lama 45 hari sebelum hari H. Rapat pleno dihadiri PPK, Panwas, dan Tim Kampanye. Panwas dan atau Tim Kampanye bisa memberikan masukan kepada KPUK. Jika ada masukan dari panwaskab, ditindaklanjuti dan dibikinkan Berita Acara. KPUK merekap DPT tiap PPK, terinci tiap desa. PPK butuh 1 rangkap untuk arsip; KPUK menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada: a, pemerintah daerah (satu rangkap), b. KPU provinsi satu rangkap, c. Panwaslukab satu rangkap, dan d. KPU satu rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

P 27      : Tentang tugas KPU Provinsi terkait pemutakhiran data pemilih untuk Pilgub;

P 28      : Hasil rekap KPUK tentang jumlah pemilih digunakan untuk dasar pembuatan surat suara dan lain-lain;

P 29      : KPUK mengisi data pemilih dalam kartu pemilih. Kartu pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat.

KETENTUAN LAIN-LAIN

P 30      : Isinya tentang pemakaian kartu pemilih jika pilgub dan pibup bareng.

P 31      : Penyerahan kartu pemilih harus selesai 3 hari sebelum hari H. Kartu pemilih   digunakan untuk memberikan suara di TPS;

P 32      : Tujuh hari sebelum Hari H tidak boleh ada perubahan DPT. Kecuali jika ada yang meninggal diberi catatan ‘’Meninggal Dunia.’’ Atau, jika ada masukan kepada PPS, ada nama pemilih di dalam DPS tetapi tidak masuk DPT;

P 33      : Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyerahkan salinan DPT kepada KPPS paling lama 5 hari sebelum hari H. 1 salinan DPT untuk anggota KPPS ke-2, dan 1 salinan DPT untuk ditempel di TPS. 1 salinan DPT untuk pengawas lapangan, dan 1 salinan DPT untuk saksi.

P 34      : Pasien RS memberikan suaranya di TPS terdekat dengan RS. Penghuni LP memberikan suaranya di TPS LP.

P 35      : Pilkada putaran 2 tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih;

P 36      : Tentang penggunaan formulir dalam pemutakhiran data pemilih;

P 37 - 38: Tentang bentuk dan jenis formulir untuk pemutakhiran data pemilih dan pengadaannya;

P 39      : KPUK menetapkan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih.

P 40      : KPUK wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih kepada KPU Provinsi dan KPU, dan tembusan kepada Bawaslu.

P 41      : DPT yang sudah disahkan oleh PPS bisa diubah hanya satu kali melalui rapat pleno KPUK jika ada rekomendasi dari panwaslukab, dan jika secara juridis tidak mengganggu distribusi logistik pemilu. DPS/DPT dapat diserahkan kepada pasangan calon, atau dipublikasikan dalam website;

P 42      : Tentang pemutakhiran data pemilih di Aceh;

P 43      : Untuk kelancaran pemutakhiran daftar pemilih, KPUK membentuk Pokja.

P 44      : Tentang Ketentuan Peralihan;

P 45 - 46: Ketentuan Penutup.

Bojonegoro, 17 Juni 2012

Salam,

Mundzar Fahman

Download Ringkasan Isi Pasal-Pasal dalam Peraturan KPU 12-2010-Pemutakhiran Data Pemilih

Pointer, Dr. H. Mundzar Fahman, M.M. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU

DALAM MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

DAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS LAINNYA

(Oleh Dr. H. Mundzar Fahman, MM (Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro).*

1.          Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan sungguh-sungguh, teliti, dan penuh tanggung jawab;

2.          Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan mendatangi rumah calon pemilih (door to door) supaya hasilnya lebih akurat, lebih pasti, dan sekaligus bisa menyerahkan Tanda Bukti Pendaftaran;

3.          Dalam Pemutakhiran Data Pemilih jangan sampai Kita merugikan warga yang sudah punya hak pilih. Sebaliknya, Kita jangan menguntungkan mereka yang tidak punya hak pilih;

4.          Harus Kita sadari bahwa kesuksesan dalam Pemutakhiran Data Pemilih merupakan salah satu modal penting suksesnya Pemilihan Bupati Bojonegoro dan Wakil Bupati Bojonegoro 2012. Sebaliknya, ketidaktelitian dan kecerobohan dalam Pemutakhiran Data Pemilih merupakan salah satu potensi pemicu masalah.

5.          Harus Kita sadari betul bahwa setiap calon sudah mengeluarkan biaya, tenaga, waktu, dan pikiran yang amat besar untuk bisa ikut dan berharap menang dalam Pemilihan. Karena itu, sangat tidak sepatutnya jika Kita tidak memperlakukan mereka secara adil dan setara. Karena itu, dalam Pemutakhiran Data Pemilih, maupun dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan yang lain, janganlah sekali-kali ada niat ingin menguntungkan calon tertentu. Dan, sebaliknya,  janganlah merugikan calon yang lain;

6.          Jika Kita curang, menzalimi orang lain, itu sama saja kita membuat lubang untuk mencelakakan/menghalangi langkah Kita ke depan. Sebaliknya, jika Kita jujur, itu berarti Kita membangun tangga emas untuk derajat dan karier Kita yang lebih baik di masa depan;

7.          Saya yakin, dengan adanya DP4 dari Pemkab baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy, pekerjaan kita dalam Pemutakhiran Data Pemilih sudah terbantu sekitar 60 persen;

8.          Kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini sangat mulia jika kita dasari dengan niat dan pelaksanaan yang baik dan benar. Pekerjaan kita adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Bojonegoro;

9.          Dalam Pemutakhiran Data Pemilih, intinya adalah bagaimana agar warga yang belum punya hak pilih tidak masuk dalam DPS ataupun DPT. Sebaliknya, bagaimana agar warga yang memang sudah punya hak pilih harus masuk dalam DPS ataupun DPT sehingga hak pilih mereka kita layani dengan baik;

10.      Kriteria warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2012 adalah:

a.       Orang hidup. Karena itu, orang mati harus dicoret;

b.       Sehat jiwanya. Orang yang terganggu jiwanya harus dicoret;

c.       Usia minimal 17 tahun saat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati, yaitu 10 November 2012; atau

d.       Usia belum genap 17 tahun tetapi sudah pernah kawin;

e.       Penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Bojonegoro;

f.          Purnawirawan atau Pensiunan anggota TNI/Polri. Anggota TNI/Polri yang masih aktif tidak punya hak pilih (tidak menggunakan hak pilihnya);

g.       Tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan.

Bojonegoro, 17 Juni 2012

Salam,

Mundzar Fahman

*Pointer disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Verifikasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2012, di Kantor KPUK, 19 Juni 2012.

Download File-nya

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dander Mengadakan Bimtek Pencalonan dan Pemutakhiran Data

PPS Dander :

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Dander, Rabu, 27 Juni 2012, mulai pukul 13.00 melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembekalan untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro Musta’ana, S.Sos dan Anggota Sekretariat KPU Kabupaten Bojonegoro, Seluruh Ketua PPS, dan 2 (dua) orang Anggota PPS, serta Anggota Sekretariat PPS se-Kecamatan Dander.

Narasumber pada bimtek ini adalah Anggota KPU, Anggota Sekretariat KPU dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Drs. Widjijono, M.M. serta didampingi anggota PPK dan sekretariat PPK Kecamatan Dander.

Materi yang disampaikan mengenai:

a)   Tahapan Pilkada dan Tata Cara Verifikasi Dokumen Dukungan Calon Perseorangan;

b)   Dasar hukum Pilkada dan kesekretariatan penyelenggara Pemilukada

c)   Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2012.

Bimtek tersebut bertujuan agar Anggota PPS dan Anggota Sekretariat PPS se- Kecamatan Dander lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi Tahapan Pencalonan yang akan dimulai pada tanggal 30 Juni 2012, dan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2012. Selain itu juga  disampaikan pula kepada PPS berupa fotocopy Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan  Keputusan KPU Kabupaten Bojonegoro Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab.014329687/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kab. Bojonegoro, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam pilbup dan wabub Bojonegoro Tahun 2012, serta petunjuk lain yang terkait dengan Pilkada 2012.

Data Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Desa Dander

PPS Dander :
Data Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 di Desa Dander 

NO.	PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES	JUMLAH AKHIR
1	Hj. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI dan H. PRABOWO SUBIANTO	1.162
2	DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO dan PROF. DR. BOEDIONO	2.617
3	H.M. JUSUF KALLA dan H. WIRANTO	332
	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	4.111
1	SUARA SAH	4.111
2	SUARA TIDAK SAH	213
3	JUMLAH	4.324
A.	DATA PEMILIH dan PENGGUNAAN HAK PILIH
1	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap
	Laki-laki	3.005
	Perempuan	3.224
	JUMLAH	6.229
	a.  Jumlah Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih
	Laki-laki	2.009
	Perempuan	2.302
	JUMLAH	4.311
	b.  Jumlah Pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih
	Laki-laki	996
	Perempuan	922
	JUMLAH	1.918
2	Jumlah Pemilih dari TPS lain (dicatat Daftar Pemilih Tambahan)
	Laki-laki	4
	Perempuan	9
	JUMLAH	13
B	DATA SURAT SUARA
1	Jumlah Seluruh Surat Suara yang diterima (1a+1b)	6.299
	a.  Jumlah surat suara yang diterima sesuai DPT	6.229
	b.  Jumlah surat suara cadangan (2% x DPT)	108
2	Jumlah surat suara yang digunakan	4.325
	a.  Jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dalam DPT	4.311
	b.jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih dari TPS lain	13
	c.Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan salah dalam memberikan suara.	1
3	Jumlah seluruh sisa surat suara	1.974
C	Penggunaan Surat Suara Cadangan	-
D	DATA SUARA SAH / TIDAK SAH
1	Suara Sah Seluruh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	4.111
2	Suara Tidak Sah	213
3	Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah	4.324